Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah VII
Sebagai bentuk upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak pindana korupsi bagi mahasiswa lulusan perguruan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Salah satu kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, diterbitkanlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Untuk melihat seberapa jauh penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, KPK bekerja sama dengan Ditjen Belmawa akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/E2.1/TU/2019 Tanggal 18 November 2019 perihal seperti pada pokok surat, mohon Saudara dapat menugaskan Kepala Program Studi (Kaprodi) di Perguruan Tinggi Saudara untuk mengisi kuesioner monitoring dan evaluasi melalui tautan berikut: http://bit.do/PAK2019 paling lambat tanggal 5 Desember 2019[Update]. Informasi dari masing-masing program studi sangat bermanfaat dalam melihat gambaran penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi seluruh Indonesia.
Atas perhatian dan kerja sama, kami mengucapkan terima kasih.
